SPBUMNBERSATUNEWS

Ketika kampanye pemilihan presiden beberapa tahun lalu, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) menawarkan platform ekonomi dengan sejumlah program yang menjanjikan.  

Apabila sekarang kita cermati dengan jernih, komitmen tersebut tergambar secara jelas dari strategi pemerintahan SBY-JK yaitu propenciptaan lapangan kerja, propengentasan kemiskinan, propertumbuhan ekonomi, dan prokelestarian lingkungan. Dua strategi pertama adalah berorientasi kepada ekonomi kerakyatan, sedangkan dua strategi terakhir lebih berorientasi kepada ekonomi pasar.  

Berbagai program konkret yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK pada 2006 a.l. menaikkan harga gabah, subsidi pupuk, subsidi bunga untuk RSS, menaikkan gaji golongan 1 dan 2 bagi pegawai negeri sipil/tentara/polisi, program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras untuk rakyat Miskin), dan bantuan Askeskin (asuransi kesehatan untuk rakyat miskin).  

Kita telah mendengar bahwa program ini telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat golongan kecil meskipun kita juga melihat praktik-praktik di lapangan masih adanya penyimpangan.  

Secara kasat mata, tahun ini komitmen pemerintahan SBY-JK untuk berdisiplin dengan ekonomi kerakyatan yang propasar sangat tinggi. Pemerintahan SBY-JK telah mengeluarkan lima prioritas kebijakan yaitu mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.  

Kebijakan ekonomi kerakyatan diikuti oleh program aksi yang lebih konkret dengan dikeluarkannya program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, misalnya subsidi bunga kepada petani untuk bertanam sawit, kakao, dan karet sebesar Rp 20 juta/ha sampai Rp29 juta/ha.  

Pemerintah juga telah mengalokasikan dana Rp51 triliun untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah juga sudah menetapkan key performance indicators seperti target tambahan lahan pertanian 24 juta ha, target tambahan produksi beras 2 juta ton, target tambahan produksi migas 30% menjadi 1,3 juta bph.  

Iklim investasi  

Pemerintah pun terus memperbaiki iklim berinvestasi dan berusaha yang propasar sekaligus guna memperkuat daya saing industri nasional. Sebagai contoh, pemerintah telah mengeluarkan beberapa skema insentif perpajakan, bunga, dan jaminan risiko untuk mendorong investasi di bidang infrastruktur kelistrikan, jalan tol, telekomunikasi, dan energi.  

Selain itu, industri pertanian dan perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan industri tekstil untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga terus mendorong program energi alternatif dan progran energi nabati untuk menurunkan biaya produksi industri nasional kita.  

Untuk menggerakkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah berupaya menyediakan infrastruktur dengan menyediakan dana APBN yang besar seperti membangun jalan tol sepanjang Jawa dari Merak sampai dengan Banyuwangi, membangun rel kereta api Sumatra dan Kalimantan.  

Presiden dan wapres telah bekerja untuk membuat kebijakan dan program aksi yang menyentuh kepada kebutuhan rakyat dan dunia usaha. Intensitas komunikasi yang tinggi dengan anggota Kabinet Indonesia Bersatu adalah upaya presiden dan wapres untuk menyamakan dan menyelaraskan persepsi program aksi yang konkret sehingga pada tahun ini tidak ada gap pemahaman di antara mereka.  

Bahkan pada tahun ini, Presiden telah menetapkan KPI’s key performance indicators bagi para anggota KIB sehingga mekanisme pemantauan akan lebih baik. Para anggota KIB sebaiknya menurunkan KPI’s global yang telah ditetapkan bersama presiden dan wapres untuk masing-masing departemen/kementerian sehingga mekanisme kerja mereka menjadi lebih terarah, terukur dan terkendali.  

Menurut soko guru manajemen Peter Drucker, presiden dengan anggota KIB-nya ibarat permainan orchestra tentu harus memiliki irama musik kebijakan ekonomi dan program aksi yang sama.  

Distorsi kebijakan  

Namun, karena pejabat eselon 1 dan 2 menteri KIB adalah belum tentu semuanya memiliki kesamaan platform ekonomi kerakyatan propasar dengan presiden SBY maka distorsi delivery kebijakan dan program aksi di lapangan akan sangat besar kemungkinannya. Hal ini terbukti ketika pada 2006 sektor riil tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

Penguatan tim manajemen menteri KIB perlu dipertimbangkan secara jernih sebagai upaya mengimplementasikan ekonomi kerakyatan propasar demi menyejahterahkan rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa.  

Pemerintah juga harus mencermati bahwa program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berorientasi kepada petani people driven disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani dan juga harus berbasiskan nilai tambah proses bisnis.  

Pemerintah harus membangun skala usaha petani yang bankable - farming driven, sehingga penyatuan petani/lahan ke dalam unit usaha apakah dalam bentuk koperasi atau unit usaha petani adalah sangat penting. Sistim inti dan plasma yang ada selama ini belum secara maksimal mengangkat derajat ekonomi masyarakat petani dan posisi tawar petani dengan pengusaha.  

Rencana kerja pemerintah tahun ini, implementasi dan pencapaian kinerja dan efektivitas bujetnya harus dapat dimonitor sedini mungkin sehingga pada akhir tahun nanti, komitmen yang telah ditetapkan dapat tercapai secara memuaskan.  

Pemerintah perlu menetapkan peran masing-masing tiga institusi pengawasan internal pemerintah, yakni BPKP, Irjen, dan Bawasda. Penajaman fungsi BPKP mungkin perlu dipertimbangkan untuk menjadi institusi yang bertanggung jawab terhadap pemantauan implementasi dan pencapaian kinerja masing-masing departemen/kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi institusi dan individual BPKP. Pemerintah mungkin perlu membuat kebijakan yang mengatur besaran proporsi alokasi kredit yang digunakan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan swasta.  

Demikian juga, pemerintah sudah saatnya membuat kebijakan pengaturan pemakaian dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi yang lebih diarahkan untuk mendukung percepatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan ketimbang digunakan untuk membeli fasilitas kendaraan dinas dan gedung perkantoran yang berlebihan

Trackback URI | Comments RSS